http://pengadilan.net

Nusa Dua--RRI-Online, Pada pekan pertama Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), pembahasan isu alih teknologi ("technology transfer") merupakan salah satu agenda penting yang dibahas para delegasi dari sekitar 189 negara, namun perundingan masih berjalan alot. Menurut penggiat WWF Red Constantino, isu alih teknologi sudah sangat gencar dibahas dalam persidangan dan negara-negara berkembang dalam kelompok G77 sudah menyampaikan permintaan mereka secara gamblang agar bahasan ini bergerak ke arah yang lebih maju.

"Negara-negara berkembang sudah didesak agar segera merealisasikan kewajiban mereka memberikan teknologi yang rendah karbon kepada negara berkembang, seperti yang diwajibkan dalam kerangka Protokol Kyoto," kata Red.

"Mereka sudah menunggu terlalu lama soal alih teknologi ini, dan dalam sidang Bali-lah diharapkan komitmen alih-teknologi itu dapat disepakati mekanisme pelaksanaannya," tambah pria berkaca mata itu.

Lebih lajut Red menjelaskan bahwa di negara-negara berkembang seperti Filipina, Indonesia, dan Thailand, upaya reduksi emisi sudah sangat jelas membutuhkan teknologi yang rendah karbon di sektor-sektor transportasi dan listrik.

"Negara berkembang tidak bisa melakukan percepatan upaya de-karbonisasi karena negara-negara maju tidak mendukung hal itu sepenuh hati. Negara maju tidak memberikan teknologi yang dibutuhkan oleh negara berkembang," katanya.

Senada dengan rekannya, Kathrin Gutmann menyebutkan bahwa PBB telah berkali-kali menegaskan bahwa alih teknologi adalah salah satu solusi penting buat mengatasi laju emisi karbon global. "Tapi ketika dimintai G77 agar merealisasikan bantuan alih teknologi serta pendanaan, negara maju tidak mendukung hal itu, mereka malah terkesan menghindar dari komitmen," kata perempuan berambut pirang itu.